Meneropong Dinamika Hubungan Iran-AS-Israel

Jika hari ini kita melihat hubungan Iran dan Amerika Serikat plus Israel sedang berada pada puncak ketegangan, maka itu tak terjadi secara tiba-tiba. Hubungan ketiga negara itu sebetulnya penuh dinamika dan banyak faktor yang mempengaruhi. Yang dominan tentu saja karena kepentingan geopolitik dan persaingan kekuasaan di Timur Tengah. 

Kita bisa mulai meneropong hubungan ketiga negara tersebut dengan menelisik sejarah Iran yang dulu masih dikenal dengan sebutan Persia. Peralihan dari Dinasti Qajar ke Dinasti Pahlavi menjadi salah satu titik balik kebangkitan kerajaan Persia, dari kerajaan tradisional yang lemah menjadi negara yang mulai dimodernisasi secara paksa. Ini terjadi pada tahun 1925.

Awalnya, Reza Khan ingin menjadikan Persia sebagai republik sebagaimana halnya Turki di bawah Atatürk. Namun, keinginan ini ditentang oleh ulama Syiah. Akhirnya, Reza Khan memilih menjadi raja dengan sistem pemerintahan monarkhi.

Tahun 1941, saat Perang Dunia II tengah berkecamuk, Inggris (Britania Raya) dan Uni Soviet menginvasi Persia (Iran). Mereka khawatir Reza Shah terlalu dekat dengan Jerman (Nazi). Padahal, Persia (Iran) sangat penting sebagai jalur logistik perang. Akibat tekanan dari dua negara ini, Reza Shah dipaksa turun tahta pada September 1941, dan digantikan oleh putranya Mohammad Reza Pahlavi. 

Babak baru Iran ---nama yang dideklarasikan oleh Mohammad Reza Pahlavi pada 1953--- sebenarnya dimulai saat Perang Dunia II di mana Amerika Serikat masuk sebagai "pemain baru" di kancah global. Di sisi lain, Iran mulai mengalami krisis minyak akibat intervensi Inggris dan krisis nasionalisme. 

Lalu muncullah Mohammad Mosaddegh yang terpilih sebagai Perdana Menteri Iran pada tahun 1951. Ia langsung menasionalisasi minyak Iran, mencoba lepas dari dominasi Inggris. 

Upaya Mosaddegh ini tentu tak disukai oleh Inggris dan Amerika Serikat. Mereka berupaya menggulingkan Mosaddegh lewat operasi rahasia bernama Ajax. Operasi ini berjalan sukses pada Agustus 1953. Mosaddegh berhasil digulingkan dan kekuasaan dikembalikan sepenuhnya kepada Shah Mohammad Reza Pahlavi.

Sejak saat itu Amerika Serikat mulai ikut mendominasi Iran. Negara Paman Sam itu rupanya khawatir Iran bakal lebih mendekat ke Uni Soviet sebagai rival terberat Amerika Serikat jika mereka diam saja. Apalagi saat itu dunia mulai masuk fase Perang Dingin dan terpolarisasi menjadi dua kekuatan utama: Blok Barat dengan motor penggerak Amerika Serikat, dan Blok Timur dengan motor penggerak Uni Soviet. Masa ini adalah puncak awal masa Perang Dingin.

Shah Mohammad Reza Pahlavi sebenarnya bukan tanpa prestasi dalam membenahi Iran. Ia justru melakukan modernisasi besar-besaran (yang biasa disebut White Revolution) di negara para Mullah tersebut. Ia mengurangi kekuasaan tuan tanah besar, memberikan hak pilih kepada perempuan, melakukan pembangunan desa, dan menggalakkan program kesehatan. 

Bahkan, pada masa pemerintahannya, terutama era 1960–1970-an, pertumbuhan ekonomi sangat tinggi (sekitar 9 hingga 10 persen per tahun), pendapatan per kapita naik drastis, dan industrialisasi berkembang pesat. Ketika itu, Iran dianggap negara paling berpengaruh di Timur Tengah.

Hanya saja, prestasi ini datang dengan biaya besar. Di sisi lain, Shah Reza Pahlavi dinilai tidak demokratis, oposisi terlalu ditekan, distribusi kekayaan tidak merata, dan ketimpangan antara kota dan desa sangat mencolok. Ini semua memicu protes para ulama dan masyarakat. 

Awalnya, protes ini hanya berupa riak-riak kecil. Tapi lama-lama menjadi gelombang besar yang akhirnya meledak dalam Revolusi 1979. Revolusi Iran ini digerakkan oleh Ayatullah Khomeini.

Dalam revolusi tersebut, Shah Pahlavi berhasil digulingkan dan sistem pemerintahan diubah menjadi Republik Islam Iran. Pemerintah baru ini sangat anti-Barat. Bahkan, mereka melihat AS sebagai kekuatan yang harus diwaspadai karena mencoba mengendalikan Iran. Ini sangat berbeda dengan pemerintahan sebelumnya yang sangat pro AS.

Di sisi lain, pemerintah AS memandang Iran ---setelah di bawah kekuasaan Khomeini--- sebagai ancaman karena mendukung kelompok atau milisi yang melawan AS dan sekutu-sekutunya di Timur Tengah, utamanya Israel. Bahkan, secara umum, bisa disimpulkan bahwa Iran dan Israel menjadi dua kekuatan besar yang mewakili kelompok pro AS dan anti AS di kawasan Timur Tengah.

Dari sinilah seteru Iran dan AS plus Israel dimulai. Iran tentu ingin "menyingkirkan" Israel dan menjadi "penguasa" di kawasan tersebut. Memang, setelah Revolusi tahun 1979, Iran tidak berusaha menaklukkan wilayah di sekitarnya secara langsung. Mereka hanya memperluas pengaruh politik dan militer di kawasan. Mereka melebarkan pengaruh ke Irak, Suriah, Lebanon (melalui Hizbullah), dan Yaman (melalui kelompok Houthi). Tujuannya, apa lagi kalau bukan menjadi kekuatan regional utama di Timur Tengah. 

Yang menarik, Iran berhasil menyingkirkan perintang pertama untuk mewujudkan ambisi ini, yakni Irak, justru "atas bantuan" musuh utamanya, yakni AS dan Israel. Kedua negara bersekutu ini menganggap berkonfrontasi dengan Irak lebih berbahaya ketimbang Iran. Dalam konflik ini, Israel --meskipun tidak secara resmi-- banyak memasok senjata ke Iran. 

AS, pada akhirnya, berhasil menggulingkan Saddam Hussein, pemimpin tertinggi Irak kala itu, lewat fitnah "senjata pemusnah masal". Setelah Irak tumbang, perintang utama bagi Iran untuk mewujudkan ambisinya menguasai "kawasan Teluk", siapa lagi kalau bukan Israel.

Sedang Israel sendiri jelas memerlukan bantuan AS guna mewujudkan impiannya mendirikan "negara Israel Raya" yang wilayahnya membentang dari Sungai Nil hingga sungai Eufrat. Impian ini mereka mulai wujudkan dengan berupaya menduduki Baitul Maqdis secara utuh. Kini, batu sandungan terberat untuk memuluskan agenda ini siapa lagi kalau bukan Iran.

Lantas, apa kepentingan AS di kawasan ini sehingga mereka mati-matian membela sekutunya, Israel? Jawabnya, apalagi kalau bukan faktor ekonomi dan geopolitik. Bahkan, AS sudah mengincar negara-negara di Timur Tengah sejak Perang Dunia II. 

Kita tahu bahwa Arab Saudi, Iran, Irak, Kuwait, dan Uni Emirat Arab memiliki cadangan minyak terbesar di dunia. Di sisi lain, stabilitas harga minyak global sangat berpengaruh bagi ekonomi AS dan sekutu-sekutunya di Eropa dan Asia. Singkatnya, AS merasa perlu mengendalikan harga dan distribusi minyak dunia. Dan, ini hanya terjadi bila mereka sudah menguasai wilayah Timur Tengah, khususnya Iran.

Selain itu, sejak Perang Dingin (pasca PD II), AS ingin membendung kekuatan rival terberatnya, yakni Uni Soviet yang sekarang menjadi Rusia. Karena itu, AS merasa perlu membangun sejumlah pangkalan militer di kawasan Teluk. Rencana ini sudah hampir berhasil mereka wujudkan. Mereka sudah membangun pangkalan militer dan fasilitas militer di Qatar, Bahrain, Arab Saudi, Kuwait, Irak, Yordania, dan Uni Emirat Arab.

Yang menarik, AS sendiri tidak membangun pangkalan militer besar-besaran di Israel, sekutu dekatnya. Alasannya, AS merasa militer Israel sudah sangat kuat sehingga tak perlu lagi membangun pangkalan besar di sana. AS hanya membangun pangkalasan kecil di Negev yang berfungsi sebagai sistem radar peringatan dini terhadap rudal balistik dari Iran.

Demikian pula Iran. Meskipun mereka terlihat bersekutu dengan Rusia, namun tak ada pangkalan militer Rusia di Iran. Pangkalan militer Rusia di Timur Tengah hanya terdapat di Suriah. Namun, Rusia menjalin kerja sama militer dengan Iran.

Selain Rusia, Iran juga menjalin hubungan dagang dengan Cina, khususnya minyak. Bahkan, Cina adalah pembeli terbesar minyak mentah Iran. Pada tahun 2025, misalnya, lebih dari 80 persen dari total ekspor minyak Iran dilakukan ke Cina. 

Dengan demikian, ketergantungan Cina kepada Iran cukup tinggi. Cina, sebagai kekuatan ketiga dunia setelah AS dan Rusia, tentu tak akan tinggal diam jika Iran ingin dikuasai oleh AS. Cepat atau lambat --sepertinya-- mereka akan bergerak membantu Iran.

Jadi, kita tunggu saja bagaimana kesudahan kemelut tiga negara ini. *